oleh Drs. H. M. Amin Sikki ( My Luvly Dad )
Apapun alasannya, ke depan kita harus membawa pemerintahan ini pada optimalisasi pelayanan. Pemerintahan modern, tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat. Visi ini harus menjadi komitmen dalam membangun Makassar ke depan. Ini berarti, komitmen Pemerintah Kota senantiasa berupaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi terciptanya ruang dalam mengembangkan kemampuan dan kreativitas masyarakat.
Hakekat pelayanan tidak hanya sebatas urusan administratif saja. Misalnya, kemudahan perizinan, pemberian KTP, dsb. Pelayanan sesungguhnya mencakup areal yang cukup luas. Mulai dari tersedianya fasilitas infrastrukutr, seperti jalanan yang memadai, fasilitas pendidikan yang terjangkau masyarakat, pada pencegahan penyakit menular, sampai pada terciptanya lingkungan yang aman dan tertib. Pokoknya, pelayanan haruslah memungkinkan warga masyarakat mengembangkan potensi dirinya yang lebih kreatif.
Pelayanan haruslah diterjemahkan dalam wujud kestabilan suasana hidup perkotaan. termasuk kesigapan Pemerintah Kota mencermati kemungkinan munculnya radikalisasi yang berujung pada penggulingan pemerintahan yang sah. Kekerasan dalam segala bentuknya, semestinya tidak mendapatkan tempat di bumi Makassar. Gontok-gontokan antar warga masyarakat harus bisa diminimalisir. Termasuk proses perubahan yang terjadi haruslah selalu menganut azas damai.
Pemerintah juga dituntut untuk menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakanginya. jaminan keadilan harus selalu tercermin dalam seluruh gerak pemerintahan kota. Nepotisme dan kolusi sebagai biang kerok hancurnya pemerintahan di masa lalu, harus dibuang jauh-jauh. pada tatran lebih jauh, pelayananharus terus diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin termasuk mengakses para kelas the haven't ke sektor kegiatan produktif.>
Untuk itu, kebijakan ekonomi pemerintah kota diupayakan semaksimal mungkin menguntungkan masyarakat luas. Maksudnya, harus ada upaya riil yang langsung bersentuhan dengan kepentingan warga. misalnya mengendalikan laju inflasi dan mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Pokoknya, kebijakan perekonomian harus bisa menjamin ketahanan ekonomi warga kota. pelayanan juga bersinggungan dengan soal kebijakan memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup. Keseimbangan antara eksploitasi dengan reservasi harus menjadi landasan utama. Jangan sampai ada kebijakan membabi buta, misalnya dengan menerbitkan izin semaunya tanpa mengindahkan norma-norma kepentingan masa depan warga.
Kesalahan dalam mengambil kebijakan terhadap sumber daya alam pada saat ini, dampaknya sangat fatal. Generasi esok akan mencaci maki habis-habisan. Sebab, baik buruknya kondisi masa depan kota, bergantung pada sejauhmana kita memaknainya secara arif pada kurun kini.
Membangun Makassar ke depan, memang tidak semudah membalik telapak tangan. Berbagai kendala sudah harus diantisipasi sejak dini. Terutama lebih awal diperlukan konstitusi dan lembaga-lembaga yang mampu mengadopsi semua kepentingan yang bersinggungan dengan layanan masyarakat. Tak kalah pentingnya adalah dukungan kualitas sumber daya aparatur. Lantaran itu, sangatlah bijaksana jika pemerintah terus-menerus diarahkan pada upaya pemahaman misi, visi dan strategi pembangunan Makassar.Proses pembinaan sumber daya aparatur mutlak digalakkan. Tak terkecuali proses rekruitmen sumber daya manusia, dituntut mengacu pada pendekatan profesionalisme. gaya like and dislike dalam proses rekruitmen dan promosi jabatan tidak lebih hanyalah proses pengikisan terhadap cita ideal membangun Makassar yang lebih baik.
Kesemuanya itu harus terbangun di atas landasan pemerintahan yang akuntable. Sebuah pemerintahan yang memiliki kekuatan memadai. Tanpa kepercayaan, tanpa akuntabilitas, pemerintah tidak akan mungkin mempunyai ruang gerak melakukan improvisasi membangun Makassar. Dengan kekuatan yang dimiliki, pemerintah dengan muda dapat mengakses seluruh potensi sumber daya yang tersedia. Kekuatan itu juga akan menumbuhkan rasa percaya diri pemerintah dalam mengelola kegiatan pembangunan.
Hakekat pelayanan tidak hanya sebatas urusan administratif saja. Misalnya, kemudahan perizinan, pemberian KTP, dsb. Pelayanan sesungguhnya mencakup areal yang cukup luas. Mulai dari tersedianya fasilitas infrastrukutr, seperti jalanan yang memadai, fasilitas pendidikan yang terjangkau masyarakat, pada pencegahan penyakit menular, sampai pada terciptanya lingkungan yang aman dan tertib. Pokoknya, pelayanan haruslah memungkinkan warga masyarakat mengembangkan potensi dirinya yang lebih kreatif.
Pelayanan haruslah diterjemahkan dalam wujud kestabilan suasana hidup perkotaan. termasuk kesigapan Pemerintah Kota mencermati kemungkinan munculnya radikalisasi yang berujung pada penggulingan pemerintahan yang sah. Kekerasan dalam segala bentuknya, semestinya tidak mendapatkan tempat di bumi Makassar. Gontok-gontokan antar warga masyarakat harus bisa diminimalisir. Termasuk proses perubahan yang terjadi haruslah selalu menganut azas damai.
Pemerintah juga dituntut untuk menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakanginya. jaminan keadilan harus selalu tercermin dalam seluruh gerak pemerintahan kota. Nepotisme dan kolusi sebagai biang kerok hancurnya pemerintahan di masa lalu, harus dibuang jauh-jauh. pada tatran lebih jauh, pelayananharus terus diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin termasuk mengakses para kelas the haven't ke sektor kegiatan produktif.>
Untuk itu, kebijakan ekonomi pemerintah kota diupayakan semaksimal mungkin menguntungkan masyarakat luas. Maksudnya, harus ada upaya riil yang langsung bersentuhan dengan kepentingan warga. misalnya mengendalikan laju inflasi dan mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Pokoknya, kebijakan perekonomian harus bisa menjamin ketahanan ekonomi warga kota. pelayanan juga bersinggungan dengan soal kebijakan memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup. Keseimbangan antara eksploitasi dengan reservasi harus menjadi landasan utama. Jangan sampai ada kebijakan membabi buta, misalnya dengan menerbitkan izin semaunya tanpa mengindahkan norma-norma kepentingan masa depan warga.
Kesalahan dalam mengambil kebijakan terhadap sumber daya alam pada saat ini, dampaknya sangat fatal. Generasi esok akan mencaci maki habis-habisan. Sebab, baik buruknya kondisi masa depan kota, bergantung pada sejauhmana kita memaknainya secara arif pada kurun kini.
Membangun Makassar ke depan, memang tidak semudah membalik telapak tangan. Berbagai kendala sudah harus diantisipasi sejak dini. Terutama lebih awal diperlukan konstitusi dan lembaga-lembaga yang mampu mengadopsi semua kepentingan yang bersinggungan dengan layanan masyarakat. Tak kalah pentingnya adalah dukungan kualitas sumber daya aparatur. Lantaran itu, sangatlah bijaksana jika pemerintah terus-menerus diarahkan pada upaya pemahaman misi, visi dan strategi pembangunan Makassar.Proses pembinaan sumber daya aparatur mutlak digalakkan. Tak terkecuali proses rekruitmen sumber daya manusia, dituntut mengacu pada pendekatan profesionalisme. gaya like and dislike dalam proses rekruitmen dan promosi jabatan tidak lebih hanyalah proses pengikisan terhadap cita ideal membangun Makassar yang lebih baik.
Kesemuanya itu harus terbangun di atas landasan pemerintahan yang akuntable. Sebuah pemerintahan yang memiliki kekuatan memadai. Tanpa kepercayaan, tanpa akuntabilitas, pemerintah tidak akan mungkin mempunyai ruang gerak melakukan improvisasi membangun Makassar. Dengan kekuatan yang dimiliki, pemerintah dengan muda dapat mengakses seluruh potensi sumber daya yang tersedia. Kekuatan itu juga akan menumbuhkan rasa percaya diri pemerintah dalam mengelola kegiatan pembangunan.
No comments:
Post a Comment